Bojonegoro, jatimsport.com - Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur, Amiruddin Pase, SE, membuka Dialog Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan. Pembukaan Dialog yang bertemakan Peran FPK Dalam Realitas Indonesia Yang Beragam dilaksanakan di Adelia Resto Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/12/2024).
Acara tersebut dihadiri Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, S.Sos, MM, serta Pengurus FPK Kabupaten Kota yang berada di wilayah Bakorwil II Bojonegoro dan sejumlah jajaran pengurus FPK Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Presiden Prabowo Harus Memulihkan Kepercayaan Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si dalam materinya sebagai narasumber bertemakan, Wawasan Kebangsaan Yang Dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia mengutip pidato Presiden Soekarno dalam Sidang BPUPKI, Jakarta, 1 Juni 1945, yang menjelaskan, di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya.
Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila.
Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya.
Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak nekad mati- matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir jaman.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Ini Dukung Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri
Agung menambahkan implementasi nilai- nilai kebangsaan yang bersumber dari bhinneka tunggal ika, harus dimulai dari keluarga, yakni toleransi, keharmonisan dan gotong royong.
“Dialog antar masyarakat majemuk di Indonesia cara yang terbaik dan efektif untuk saling memahami satu sama lain, sementara implementasi keharmonisan adalah, keharmonisan dalam keseimbangan, keharmonisan dalam persamaan dan nonkontradiksi, keharmonisan dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan keharmonisan dalam pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan”’ ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, S.Sos, MM, dalam materinya yang bertemakan, “Optimalisasi Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)”, menjelaskan, FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
Baca Juga: Ketua Pengprov MI Jatim Ucapkan Terima Kasih kepada Pangdam V Brawijaya atas Dukungan dalam Kesukses
Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, ertnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur, Amiruddin Pase, SE dalam sambutannya, menyampaikan, penyelenggaraan dialog Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan yang dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu tugas FPK sesuai Permendagri No 34 Tahun 2006.
"Kita berharap dialog-dialog ini terus dilakukan untuk terus merawat pembauran kebangsaan . Dialog seperti ini juga bisa membahas Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) pembauran kebangsaan di wilayahnya masing-masing, sehingga potensi konflik antar etnis dan suku bisa diantisipasi sejak dini", ujarnya. (rls/ lili)
Editor : malik